TBS Darurat, Satgas Pangan Harus Turun Gunung Akibat Ulah Kemendag

Jakarta25 Dilihat

MediaKepriNews.Com-Keadaan darurat kisru terjadi dimana harga crude palm oil(CPO) dunia Naik,  namun Harga Tandan Buah Sawit (TBS) tingkat petani terjun bebas. Harga TBS tingkat petani ini cenderung akibat Perencanaan yang tidak matang dan tidak terukur oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, kebijakan ini berpotensi menekan harga TBS di tingkat petani. Sebab dengan kebijakan ini pabrik kelapa sawit (PKS) akan menekan harga pembelian TBS ke petani. Hal ini disampaikan Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA.,C.APO. menanggapi harga TBS, Ahad (30/01/2022).

Harga TBS terjun bebas, semuanya tercermin dari kisruh regulasi domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Kemendag yang membuat regualasi dampaknya sangat negatif  terhadap harga pembelian TBS Petani sawit.

“Sejak awal kami Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) sudah mengingatkan  dan mengusulkan dan syarat. Jika syarat tersebut terpenuhi maka kami mendukung kebijakan Kemendag untuk stabilisasi harga minyak goreng melalui Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO),” ujar Ketua Umum

DPP  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO),  Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA.,C.APO.

“Dari awal ya, kami sudah wanti-wanti resiko dan syarat yang harus terpenuhi untuk antisipasi kegaduhan, karena memang sangat rentan, seperti harga DPO (Rp.9.300) jangan menjadi patokan pembelian harga TBS Petani, itu sudah tegas-tegas kami sampaikan sejak awal. Faktanya semua PKS PKS menggunakan itu sebagai bayangan (rujukan). Maka rontoklah harga TBS kami petani sawit sejak Jumat (28/1), karena teorinya seperti itu, nendang ke bawah,” ujarnya.

“Untuk hal ini , diminta satgas pangan Indonesia (KEMENKO, POLRI, TNI)  harus segera turun gunung. Jangan sampai terlambat karena dunia sedang memperhatikan kewibawaan Negara dalam hal perlindungan rakyatnya dalam menata perekonomian Indonesia. Ini sangat terkait dengan kenyamanan investasi dan stabilitas ekonomi. Presiden Jokowi sudah dengan tegas mengatakan bahwa kebijakan harus pro rakyat, jangan Kemendag outside. Perubahan Subsidi Migor ke DMO dan DPO sudah menggambarkan plin plannya Kemendag,” katanya.

Pembatasan ekspor sangat baik dalam menjaga stock dan hilirisasi dalam negeri.  Namun juga harus cermat melihat kondisi dunia. Dan saat ini bukan pembatasan lagi, tapi stop. Jika masih distop eksport maka tanki-tanki penampungan CPO akan full 3 hari kedepan dan situasi akan semakin runyam.

Sesungguhnya  Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) yang tinggi (total 375 USD/ton CPO) sudah mewakili pembatasan tersebut. Bila perlu naikkan lagi PE dan BK, lalu subsidi Migor Gotong Royong untuk kelompok masyarakat umum. Namun untuk Migor kemasan exclusive dilepas saja ke pasar. Jadi tidak diperlukan DMO dan DPO, sebab syarat yang diajukan APKASINDO tidak terpenuhi.

Perlu dicatat bahwa eksport CPO saat ini juga sangat kecil, nggak lebih dari 14 persen, dimana 3 tahun yang lalu berkisar 60-80 persen. Meskipun kecil saat ini, jika sama sekali di tutup ekport CPO juga akan membuat tanki timbun CPO full. Kan akan berdampak juga ke petani sawit karena PKS akan mengurangi kapasitas produksinya, sehingga pembelian TBS Petani menurun.

“Kalau hanya ingin menjaga ketersediaan stock bahan baku minyak goreng, maka kebijakan Kemendag kemaren sudah outside” imbuhnya.

Menjaga stabilitas harga migor tersebut cukup dengan menjaga kebutuhan masyarakat menengah kebawah (minyak sawit gotong royong), nggak perlu ikutan dijaga migor yang kelas ekonomi ke atas (kemasan mahal). Masak semua kelas migor disama ratakan, ya babak belurlah Kemendag dan TBS petani sawit jadi sasaran.

Sama seperti bensin premium, pertalite dan pertamax, semua itu ada konsumennya. Kan nggak mungkin Mercy pakai Premium atau Pertalite?. Kan harga Pertamax lebih mahal nggak ada yang protes.

Tidak perlu sampai 20% DMO, kebutuhan masyarakat ekonomi menengah (Migor Gotong Royong) cukup dikisaran 7-10%, sehingga bebannya tidak terlampau berat.

Kami juga mengamati sepertinya  Kementerian Pertanian tidak berbuat banyak atau tidak membantah sama sekali saat Rapat Terbatas dan Rapat Teknis membahas masalah kritis migor sampai kepada kebijakan DMO dan DPO ini. Indikasi ini juga didukung dari keterangan yang kami tanyakan ke beberapa kadisbun Provinsi. Bahwa mereka juga kebingungan saat akan rapat penetapan harga TBS hari Senin (31/01/2022) karena belum ada arahan dari Kementan.

Memang aneh, yang menentukan atau rapat harga TBS Petani itu dibawah Kementan, tapi tidak bisa berbuat banyak saat  di otak-atik nya “roh” pasar CPO. Nah sudah tiba kisruh harga TBS Petani saat Ini, malah Kementan terikut jadi sasaran kemarahan Petani sawit seluruh Indonesia.

“Kisruh ini sudah semakin menyadarkan kami untuk segera memasuki lini industri CPO dan minyak goreng. Sangat rentan posisi kami sebagai petani jika hanya berada disektor hulu. Pemerintah harus membantu kami menuju ke hilir, atau hal seperti ini akan menjadi langganan,” tutup Gulat. (**Lis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.