JAKARTA, MediaKepriNews.Com, :— Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia dilantiknya Prof. Dr. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc. menjadi momentum menghadirkan arah baru dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam memperkuat perhatian terhadap kebutuhan daerah dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Harapan tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Provinsi Riau, H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si., Rabu (16/9/2026). Ia menilai kebijakan fiskal nasional memiliki peran strategis untuk memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
Menurut Abdul Hamid, setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, kebutuhan, serta tantangan pembangunan yang berbeda. Karena itu, kebijakan fiskal dan transfer ke daerah perlu disusun dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal, luas wilayah, jumlah penduduk, hingga kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional.
“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru membawa harapan baru bagi daerah. Kebijakan keuangan negara harus mampu memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil, merata, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Abdul Hamid.
Ia menegaskan, penguatan kapasitas fiskal daerah juga perlu menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah harus memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan tetap mengedepankan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan.
“Keadilan pembangunan bukan berarti semua daerah mendapatkan perlakuan yang sama persis, tetapi setiap daerah mendapatkan dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan dan karakteristiknya. Daerah dengan tantangan geografis, infrastruktur, maupun keterbatasan fiskal tentu membutuhkan perhatian dan kebijakan afirmatif,” katanya.
Abdul Hamid juga mendorong Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal. Menurutnya, masukan dari daerah sangat penting agar kebijakan nasional tidak hanya tepat secara makro, tetapi juga efektif ketika diterapkan di lapangan. Ia sekaligus berharap fiskal nasional semakin diarahkan untuk mendukung sektor produktif seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, UMKM, serta ekonomi berbasis potensi lokal.
“Daerah jangan hanya dipandang sebagai penerima kebijakan dari pusat. Daerah adalah bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika daerah tumbuh kuat, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat,” tegasnya.
Ia berharap Menteri Keuangan yang baru mampu membangun kebijakan fiskal yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.
“Harapan kita sederhana: kehadiran Menteri Keuangan yang baru benar-benar menjadi energi baru dalam membangun hubungan pusat dan daerah yang lebih kuat. Fiskal negara harus menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar instrumen pengendalian anggaran.
Dengan pembangunan yang lebih berkeadilan, masyarakat di seluruh daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata,” tutup Abdul Hamid.****
