Pelalawan, MediaKepriNews.Com- Perumahan Bakti Praja Kabupaten Pelalawan yang diperuntukan menjadi fasilitas pejabat setingkat Kepala Dinas/Badan/Kantor masih terlihat sepi dari hunian pejabatnya dan tidak terurus.
Pejabatnya masih dominan bolak balik Pangkalan Kerinci – Pekanbaru. Rumah dinas tidak dihuni namun dibiarkan hidup lampu 24 jam padahal rumah kosong. Selain tidak dihuni Kondisi rumah pejabat memprihatinkan, sampah dan material berserak sepanjang jalan, cenderung kurang terurus selayaknya perumahan pejabat pemerintahan.
Bupati Pelalawan sudah menyarankan supaya dihuni namun saat pemantauan wartawan , pada kamis (23/09/2021) rumah dinas sepi dan lampu hidup siang hari dan rumah dinas tersebut cenderung tidak terurus.
Menyikapi kondisi rumah dinas yang tidak di tempati pejabat itu, Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin SH angkat bicara. ” Terkait rumah dinas, kami juga memberikan contoh kepada pejabat harus tinggal di rumah dinas,” ungkap Baharuddin yang sedang menjalani kegiatan ADKASI di Jakarta. Karena Ketua DPRD, Bupati dan Wakil Bupati menempati rumah dinasnya sejak dilantik.
Diharapkannya Inspektorat melakukan pengawasan. “Jadi saya berharap Inspektorat melakukan pengawasan terhadap kerugian akibat rumah dinas tidak ditempati pejabatnya. Walaupun contohnya kerugian sepuluh juta rupiah tapi komitmen pejabatnya tinggal dirumah dinas dan tinggal di Pangkalan Kerinci perlu diawasi,” pungkasnya.
Menurut Ketua DPRD perlu evaluasi. “Bolak balik Pekanbaru – Pangkalan Kerinci yang dilakukan pejabat yang tidak menempati rumah dinas mengeluarkan biaya. Contoh BBM, Ban dan pemeliharaan mobil dinas, banyak komponennya. Belum lagi efektifitas kerjanya jadi banyak persoalannya,” jelas politisi Golkar itu.
Ketua DPRD menyarankan evaluasi pejabatnya. ” Ini sudah saatnya, diminta Bupati Pelalawan H Zukri untuk melakukan evaluasi. Pejabat tidak komitmen tempati rumah dinas evaluasi saja. Sesuai janji Bupati Pelalawan setelah dilantik minta pejabatnya tinggal dirumah dinas bakti praja,” saran Baharuddin.
Dijelaskan Baharuddin, “Ini bisa salah satu dasar evaluasi bagi Bupati untuk jajarannya. Perawatan rumah dinas dianggarkan. Sementara rumah dinasnya hancur, kemana duitnya,?. Pejabat bolak balik Pekanbaru – Pangkalan Kerinci, berapa biaya mobilnya ?, bagaimana efektifitas kerjanya ?” jelas mantan Ketua Hipmawan itu.
Permintaan Ketua DPRD perlu transfaransi. ” Minta diumumkan kepada masyarakat siapa pejabat yang tidak menempati rumah dinas. Catat nama pejabatnya dan rumah dinasnya,” katanya mengakhiri. (**EP)
