PELALAWAN,MediaKepriNews.Com,:–
Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama Pertamina Patra Niaga dan sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi atas permasalahan ketersediaan BBM Bio Solar bagi petani di Kecamatan Kuala Kampar. Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Pelalawan, Rabu (29/7/2026), itu menjadi langkah strategis guna memastikan aktivitas pertanian tetap berjalan di tengah terhentinya penyaluran Bio Solar melalui SPBU Kuala Kampar yang saat ini dikenakan sanksi terkait dugaan penyalahgunaan BBM.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri SM, MM dan dihadiri perwakilan Pertamina Patra Niaga Brilian Dio, Kepala DPMPTSP Pelalawan Budi Surlani, Kepala Disperindagkop UMKM Pelalawan Hanafie, Kasat Intelkam Polres Pelalawan Iptu Dedi Hendra, SH, Kasatreskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadhan, S.I.K., S.H., M.H., Pabung Kodim 0313/KPR Mayor Inf. Lilik Haryono, Kasi Intel Kejari Pelalawan Pajri, S.H., M.H., Penanggung Jawab Brigade Pangan/Satgas Swasembada Pangan Kementerian Pertanian Provinsi Riau Dr. P. Adi Destriadi Sutisna, S.P., M.P., serta Efrinaldi, S.P., dari Kementerian Pertanian BPRM.
Dalam pembahasan tersebut terungkap bahwa persoalan keterbatasan Bio Solar di Kuala Kampar telah menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian. Pasokan BBM yang tersendat dinilai berpotensi menghambat operasional alat dan mesin pertanian yang menjadi penopang utama aktivitas petani di wilayah pesisir tersebut.
Bupati Pelalawan H. Zukri SM, MM menegaskan bahwa kebutuhan Bio Solar harus segera dipenuhi karena menyangkut keberlangsungan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, maka dampaknya akan meluas terhadap proses budidaya, distribusi hasil panen, hingga roda perekonomian masyarakat Kuala Kampar.
Sebagai langkah konkret, Pertamina Patra Niaga menyatakan akan segera mengajukan surat kepada BPH Migas guna mempercepat proses administrasi normalisasi penyaluran Bio Solar. Selain itu, Pertamina juga akan menindaklanjuti penerbitan barcode atau QR Code bagi penerima yang memenuhi persyaratan agar distribusi BBM subsidi berjalan lebih tertib, tepat sasaran, transparan, dan mudah diawasi.
Selama proses normalisasi berlangsung, rapat menyepakati penyediaan pasokan Bio Solar sementara dari Labuhan Bilik untuk memenuhi kebutuhan petani dan masyarakat Kuala Kampar. Skema ini diharapkan mampu menjamin operasional pertanian tetap berjalan sehingga petani tidak mengalami hambatan dalam mengelola lahan maupun mengoperasikan alat pertanian.
Seluruh peserta rapat juga menekankan pentingnya pengawasan terpadu terhadap distribusi Bio Solar, baik selama masa penyaluran sementara maupun setelah kondisi kembali normal. Pengawasan bersama oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait dinilai menjadi kunci agar BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat dan petani yang berhak serta tidak kembali disalahgunakan.
Kehadiran unsur Polres Pelalawan, Kodim 0313/KPR, Kejaksaan Negeri Pelalawan, serta Kementerian Pertanian menunjukkan kuatnya komitmen lintas sektor dalam mengawal penyelesaian persoalan tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat implementasi solusi sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebutuhan energi untuk sektor pertanian menjadi perhatian bersama.
Selain menjawab kebutuhan jangka pendek, rapat juga menjadi momentum untuk membangun sistem distribusi BBM subsidi yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Penerapan teknologi melalui QR Code diharapkan mampu meningkatkan pengawasan, meminimalkan potensi penyimpangan, serta memastikan subsidi pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada petani yang berhak.
Melalui koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pertamina Patra Niaga, aparat penegak hukum, dan Kementerian Pertanian, diharapkan persoalan ketersediaan Bio Solar di Kuala Kampar dapat segera terselesaikan. Dengan pasokan yang kembali lancar, aktivitas pertanian dapat berlangsung optimal, produktivitas petani meningkat, dan roda perekonomian masyarakat Kuala Kampar terus bergerak menuju ketahanan pangan dan kesejahteraan yang lebih baik.****
