BATAM, MediaKepriNews.Com – Dugaan praktik penimbunan beras impor ilegal di kawasan Sengkuang dan Sekupang, Batam, kembali mencuat. Ironisnya, saat dikonfirmasi wartawan, Bea Cukai Batam justru meminta bukti.
Padahal, Bea Cukai memiliki wewenang penuh pengawasan dan penindakan barang impor berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
Hal itu terungkap dari balasan Humas Bea Cukai Batam pada Jumat (16/10/2026) melalui pesan WhatsApp, saat dimintai tanggapan terkait gudang beras dengan karung putih polos tanpa merek yang diduga beras asal India.
“Untuk penindakan ke dalam gudang bea cukai tidak bisa langsung2 saja melakukan penindakan bg. harus ada bukti awal yg kuat dulu. yang kami hindari adalah jika kami terburu2 melakukan penindakan tanpa ada bukti kuat, akan sulit mengenakan pasal pelanggarannya. karena lokasinya sudah digudang,” tulis Humas Bea Cukai Batam.
Jawaban tersebut menimbulkan tanda tanya. Sebagai institusi yang memiliki fungsi intelijen, patroli, dan penyidikan, seharusnya Bea Cukai proaktif melakukan penelusuran di lapangan.
Berdasarkan pantauan tim http://MediaKepriNews.Com pada 25 September 2026, beras masuk ke gudang di Sekupang menggunakan karung putih polos 50 kg tanpa merek dan tanpa label, kemudian di-repacking menjadi kemasan 5 kg dan 10 kg bermerek lokal.
Modus ini identik dengan temuan sebelumnya di Pelabuhan Tanjung Sengkuang oleh Kodim 0316/Batam dan Bea Cukai sendiri, yang sempat disegel Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebanyak 40,5 ton.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi apakah Bea Cukai Batam akan melakukan sidak gabungan bersama Disperindag dan Satgas Pangan ke lokasi gudang yang dimaksud.
Masyarakat mendesak Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Mabes TNI untuk turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh agar praktik penyelundupan pangan tidak berlarut.
(Red/Tim)
