Batam, MediaKepriNews.Com- DPRD Batam menggelar rapat paripurna dengan dua agenda utama pada Senin (2/6/2025).Agenda tersebut yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam terkait perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna diawali dengan pandangan umum dari Fraksi Partai NasDem yang disampaikan Arlon Verysto.
NasDem menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendorong APBD yang berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Partai Gerindra, melalui Ketua Fraksi Ahmad Surya, dan Fraksi PDI Perjuangan, yang diwakili Tapis Dabal Siahaan, menyampaikan pandangan umum secara tertulis tanpa membacakan naskahnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui Ketua Fraksi Djoko Mulyono menyampaikan pandangan umum diselingi pantun, dengan penekanan pada pentingnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan APBD dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Fraksi PKS yang disampaikan Muhammad Syafe’i mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun juga menyoroti realisasi PAD dan belanja yang belum optimal sehingga menghasilkan surplus APBD. PKS mendorong efektivitas yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran.
Ketua Fraksi PKB, Drs H Surya Makmur Nasution MHum, menyoroti pentingnya kualitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan prinsip money follow function.
Ia juga meminta peningkatan anggaran pendidikan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan gratis tingkat SD dan SMP. Tak hanya itu, ia mendorong alokasi hibah yang adil dan transparan untuk organisasi perempuan.
“Organisasi perempuan banyak membantu pemerintah dalam pendidikan dan pemberdayaan. Kami mendorong agar alokasi hibah lebih adil untuk organisasi berbasis perempuan,” tegas Surya Makmur.
Pandangan fraksi gabungan PAN-Demokrat-PPP disampaikan Sahat Parulian Tambunan. Fraksi ini mengapresiasi opini WTP ke-13 yang diraih Pemko Batam, sembari menekankan pentingnya optimalisasi PAD, pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan transparansi anggaran.
Sebagai penutup, Fraksi Hanura-PSI-PKN yang disampaikan Tumbur Hutasoit menyatakan dukungan terhadap pembahasan Ranperda dan menegaskan komitmen pengawasan fraksi melalui pantun penutup.
Ketua rapat, Muhammad Kamaluddin, menyampaikan bahwa tanggapan Wali Kota atas pandangan fraksi-fraksi akan disampaikan dalam paripurna berikutnya.
Wali Kota Sampaikan Perubahan KUA dan PPAS 2025
Agenda rapat kemudian berlanjut dengan penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengenai perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.
Amsakar memaparkan rencana perubahan pendapatan daerah yang meningkat dari Rp 3,9 triliun menjadi Rp 4,1 triliun atau naik 5,15 persen. Kenaikan terjadi pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan pendapatan sah lainnya.
Sementara itu, rencana belanja juga mengalami kenaikan sebesar 5,49 persen, dari sebelumnya Rp 4,079 triliun menjadi Rp 4,303 triliun.
“Diharapkan dapat segera dibahas bersama antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Amsaka
Ia juga mengungkap beberapa fokus perubahan belanja, di antaranya:
Subsidi bunga pinjaman nol persen bagi pelaku usaha mikro dengan plafon maksimal Rp 20 juta
Santunan untuk lanjut usia
Beasiswa untuk siswa SD, SMP, hingga perguruan tinggi
Bantuan seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP, baik negeri maupun swasta
Menutup agenda, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin meminta fraksi-fraksi segera menyiapkan pandangan umum terhadap perubahan KUA-PPAS tersebut, yang akan disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya.
