Tanjungpinang, MediaKepriNews.Com- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengantisipasi melonjaknya harga pangan dengan mengagendakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. T.S. Arif Fadillah di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (30/3).
Rapat ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Musni Hardi dan diikuti secara virtual oleh Kepala BPS Kepri Agus Sudibyo, Kepala TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri, Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Kepri, Kepala Instansi/Lembaga vertikal terkait di Provinsi Kepri, dan juga beberapa kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam pembukaan rapat, Sekda Arif memaparkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau secara akumulatif pada tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar -3,80% yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07%. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi beberapa indikator perkenomian perlu menjadi perhatian salah satunya adalah inflasi.
“Pada bulan Februari tahun 2021 di Kepri tercatat mengalami inflasi 0,60% secara month to month atau 1,23% secara years to years. Lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,10%. Hal ini menandakan bahwa inflasi di Kepulauan Riau masih rendah dan terkendali”, papar Sekda Arif.
Namun capaian ini ditegaskan oleh Sekda Arif jangan sampai membuat jajaran TPID di Kepri untuk mengendorkan pengawasan terhadap fluktuasi pergerakan harga-harga komoditas di pasaran. Inflasi yang stabil dan rendah menurut Sekda Arif merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu kita harus rajin turun lapangan. Semua OPD yang ada kaitannya dengan tusi TPID agar rutin mengecek gudang bulog, kondisi harga di pasar, dan memitigasi langkah-langkah pencegahan dampak ekonomi Covid-19”, tutur Sekda Arif.
Dalam rangka upaya pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran tahun 2021 dan memitigasi dampak Covid-19, kepada Bupati/Wali Kota selaku Ketua TPID Kabupaten/Kota, Gubernur Ansar Ahmad melalui Sekda Arif memberikan langkah-langkah Jangka Pendek yaitu terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap stok/pasokan bahan pangan pokok strategis di distributor/Bulog. Terhadap barang-barang sering menjadi pemicu inflasi agar dibuatkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui TPID-nya masing-masing juga perlu memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang-barang komoditas dalam rangka spekulasi. Selanjutnya berkoordinasi dengan pelaksana tugas kesiapan moda transportasi angkutan laut dan udara untuk keamanan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok strategis.
Komunikasi yang efektif harus terus dijalankan oleh TPID daerah untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Contohnya adalah dengan menampilkan perkembangan stok bahan pangan pokok strategis secara realtime. Juga terus menyiarkan kepada media-media tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian harga bahan pangan pokok.
“Kita mau nanti di setiap Disperindag Kabupaten/Kota ada ditampilkan running text harga-harga bahan pangan hari itu berapa saja. Sehingga masyarakat dapat tahu apa-apa saja bahan pangan yang mengalami kenaikan atau penurunan harga,” jelas Sekda Arif.
Selanjutnya dalam pemaparan yang disampaikan oleh Ketua BPS Kepri Agus Sudibyo bahwa komoditas dengan andil inflasi kumulatif terbesar di Provinsi Kepulauan Riau adalah beras dengan andil sebanyak 0,1575 atau meningkat 5,23%, cabai rawit sebanyak 0,1506 atau meningkat 59,33%, daging ayam ras sebanyak 0,0739 atau meningkat 4,42%, dan ikan benggol sebanyak 0,079 atau meningkat 27,56%.
Sementara untuk sektor kelompok pengeluaran yang paling signifikan mengalami perubahan adalah sektor makanan,minuman, dan tembakau yang deflasi sebesar -2,01, lalu sektor pera. (Ag)
