Mediakeprinews.com-Pada hari terakhir Diskusi Kelompok Terpumpun, Mencari Solusi Permasalahan Pendidikan Melalui Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD), Provinsi Kepulauan Riau, yang dilaksanakan di Harmoni One Hotel Batam, pada hari Jumat – Sabtu, 30 – 31 Agustus 2019.
Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D menyinggung terkait system zonasi yang telah diterapkan oleh Pemerintah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Melalui diskusi ini Kepala PASKA, Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D berpesan kepada semua peserta yang hadir, untuk mengusulkan beberapa persoalan pendidikan di daerah ke pusat, termasuk salah satunya sistem zonasi. Dimana zonasi itu nantinya jangan lagi diterapkan dalam PPDB, atau jika daerah tersebut belum mampu untuk menerapkan sistem zonasi.
” Penerapan zonasi ini nantinya perlu satu sesi, tapi intinya zonasi itu jangan PPDB, Kalau PPDB semuanya itu jangan ribut – ributlah, kalau daerahnya belum mampu melakukan itu sebetulnya sudah diskresi. Untuk itu jika sistem zonasi tidak diterapkan kan tak ada sanksiya”.tegasnya
Kemudian Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D mencontohkan bahwa DKI Jakarta itu tidak patuh, jadi itu tergantung kebijakan daerah karena yang tahu daerah kan Kadis di daerah.
“Saya berkali – kali waktu sosialisasi regional saya selalu menghimbau jangan terlalu memaksakan, kalau terlalu memaksakan akhirnya nanti di bully semua , DKI itu diam – diam tidak melakukan zonasi, disana (DKI) menggunakan UN, Ternyata masyarakatnya senang – senang saja, yang penting bagaimana tenang,” ucap Kepala PASKA, Ir. Hendarman, M. Sc., Ph.D, menjelaskan.(lms)
