Mediakeprinews.com- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018, Ruslan Kasbulatov mengatakan pihaknya belum membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Ruslan, Pansus mulai aktif setelah libur Lebaran nanti.
“Belum ada kita bahas, besar kemungkinan Pansus LHP mulai aktif setelah Lebaran nanti,” ujar Ruslan Kabuslatov, di kutip dari laman Batampos.co.id, Minggu (3/6/2018).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, LHP BPK baru akan diterima Selasa (5 Juni 2018 nanti. Pihaknya akan mengurai satu per satu temuan BPK secara detail. Meskipun waktu yang diberikan terbatas. Jika memang perlu, pembahasan dilakukan siang dan malam. Karena masa kerja Pansus tidak sampai sebulan.
“Kita dideadline 18 hari kerja, artinya tidak sampai sebulan. Sehingga Pansus harus bekerja ekstra untuk membahas temuan BPK,” tegas Ruslan.
Ia menegaskan, temuan krusial yang berpotensi merugikan keuangan daerah akan terus diburu ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Lebih lanjut katanya, yang menjadi pertanyaan besar pihaknya adalah, temuan-temuan lama yang belum diselesaikan oleh Pemprov Kepri menunjukkan Pemprov Kepri tidak amanah dengan rekomendasi BPK.
Sampai saat ini, apa penyebab tidak tuntasnya persoalan tersebut juga akan dibahas secara spesifik dengan Pemprov Kepri. “Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berturut-turut diraih Pemprov Kepri patut kita ragukan. Karena temuan lama tak tuntas, tapi malah diberikan WTP oleh BPK,” tegasnya.
Bila nanti temuan mengarah perbuatan merugikan negara, pihaknya akan meneruskan ke penegak hukum untuk diproses. Persoalan ini menjadi tanggung jawab besar bagi pihaknya.***
