Deadline Pemprov Riau Hari Ini! Mahasiswa UNILAK Ancam Aksi Jilid II Jika Plt Gubernur Tak Beri Kepastian

PEKANBARU,MediaKepriNews.Com,:— Aliansi Mahasiswa Universitas Lancang Kuning (UNILAK) menegaskan bahwa hari ini menjadi batas waktu terakhir bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memberikan kepastian tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan dalam aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Riau, Selasa (20/10/2026). Mahasiswa mendesak pemerintah segera menetapkan jadwal pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau sebagai bentuk keseriusan dalam merespons tuntutan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Jika tidak ada kepastian hingga batas waktu yang ditentukan, mahasiswa menyatakan siap kembali turun ke jalan melalui Aksi Jilid II.

Dalam aksi sebelumnya, Aliansi Mahasiswa UNILAK menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi evaluasi dan transparansi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kepastian serta pemerataan akses Beasiswa Riau Cerdas, hingga pertanggungjawaban terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Riau yang kurang bayar. Mahasiswa menilai persoalan-persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan publik sehingga membutuhkan penjelasan terbuka, langkah konkret, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, menurut keterangan Aliansi Mahasiswa UNILAK, hingga batas waktu yang mereka tunggu belum ada surat panggilan resmi yang diterima melalui Rektorat Universitas Lancang Kuning terkait permintaan pertemuan dengan Plt. Gubernur Riau. Belum adanya kepastian tersebut mendorong mahasiswa mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi yang telah disampaikan secara terbuka. Mereka menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui demonstrasi seharusnya menjadi pintu masuk bagi dialog konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa, bukan berhenti tanpa kejelasan.

Presiden Mahasiswa BEM UNILAK, Desman Anugerah Natal Hulu, menegaskan bahwa mahasiswa telah menunjukkan itikad baik dengan memberikan kesempatan kepada Pemprov Riau untuk merespons tuntutan melalui jalur dialog. “Mahasiswa sudah menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang dialog dan menunggu kepastian dari Pemerintah Provinsi Riau. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, belum ada surat panggilan resmi yang diterima melalui Rektorat UNILAK. Kami meminta Pemprov Riau segera memberikan kepastian jadwal pertemuan dengan Plt. Gubernur Riau,” tegas Desman.

Desman menyatakan, apabila pemerintah belum memberikan kepastian pertemuan, Aliansi Mahasiswa UNILAK siap melanjutkan perjuangan melalui Aksi Jilid II. Menurutnya, mahasiswa tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan menginginkan ruang dialog yang layak serta keseriusan pemerintah dalam menjawab persoalan daerah. Ia menekankan bahwa tuntutan mengenai penanganan karhutla, akses beasiswa, dan DBH Riau membutuhkan penjelasan yang jelas agar masyarakat memperoleh informasi mengenai langkah yang akan ditempuh pemerintah.

“Aspirasi mahasiswa harus mendapatkan jawaban dan tindak lanjut yang nyata, bukan dibiarkan tanpa kepastian,” ujarnya.
Aliansi Mahasiswa UNILAK juga menegaskan bahwa dialog tetap menjadi pilihan utama dalam mendorong penyelesaian persoalan. Namun, dialog harus disertai komitmen, jadwal yang jelas, dan tindak lanjut yang terukur.

Mahasiswa menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan bertanggung jawab demi mengawal kepentingan masyarakat Riau. Mereka berharap Pemprov Riau segera merespons tuntutan tersebut dan membuka ruang komunikasi agar berbagai persoalan yang disoroti dapat dibahas secara terbuka.

Aliansi Mahasiswa Universitas Lancang Kuning menegaskan akan tetap mengawal aspirasi tersebut sampai ada kepastian dan tindak lanjut dari pemerintah. Jika hingga batas waktu yang ditetapkan tidak ada surat panggilan resmi maupun jadwal pertemuan dengan Plt. Gubernur Riau, mereka menyatakan siap menggelar Aksi Jilid II sebagai bentuk konsistensi perjuangan mahasiswa.

Bagi mahasiswa, aspirasi yang disampaikan bukan sekadar suara demonstrasi, melainkan wujud kepedulian terhadap masa depan Riau. Kini, Pemprov Riau dituntut memberikan kejelasan agar ruang dialog dapat segera terwujud dan persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa memperoleh jawaban.****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses