JAKARTA,MediaKepriNews.Com,- Dr Azmi Syahputra SH MH merupakan
Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti memberikan ulasan terkait wacana pajak judi. Pajak judi tidak dapat dioperasionalkan . Karena judi perbuatan melawan hukum dan diancam pidana yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE
Wacana pemungutan pajak judi tidak dapat diimpelementasikan secara perbuatan judi adalah tindakan yang dilarang, melawan hukum dan diancam pidana yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE sekaligus ide ini dapat menjadi sumber dari kekhawatiran masyarakat. Kecuali dilakukan perubahan Undang undang terlebih dulu. Hal ini dikatakan pakar
Hukum Pidana Universitas Trisakti & Sekjen Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia) , Senin (11/09/2023).
Menurut Azmi, Wacana judi online yang dikenakan pungut pajak belum bisa dipadankan dengan sistem negara lain. Kecuali dilakukan perubahan Undang undang terlebih dulu dan kalaupun akan dibuat tempat judi khusus yang sifatnya privat sekalipun dari aspek sosiologis.
Hal ini akan memicu perhatian lebih dari masyarakat yang menimbulkan pro maupun kontra atas pajak judi maupun tempat judi khusus ini. Sehingga diperlukan studi kajian yang detail ,sistematis, objektif terlebih dahulu untuk wacana ini.
Sebab sampai saat ini di Negara Indonesia belum bisa diterapkan praktik judi seperti wacana mengemuka Menkominfo tersebut, baik dari aspek sosial, agama, hukum termasuk nilai Pancasila.
Karena perbuatan judi dimaksud sangat bertentangan, sebab praktik judi dengan segala apapun bentuknya adalah perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana.
Apalagi jika judi dilegalkan pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat dapat memicu kemunculan kejahatan lain. Judi dilegalkan ini sangat bersinggungan nantinya dengan tingginya angka penipuan, pencurian.
Diprediksi pinjaman online yang digunakan sebagai modal untuk judi termasuk akan munculnya silent interest termasuk pula munculnya bahaya kelompok penjudi yang terorganisir di tingkat lokal, nasional maupun internasional. **
