PELALAWAN,MediaKepriNews.Com,:— Aktivis Nusantara Tunas Bangsa melayangkan ultimatum 5×24 jam kepada PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) Eko II, bagian dari Asian Agri Group, untuk memberikan penjelasan terbuka terkait status Hak Guna Usaha (HGU), pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta realisasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang pendidikan. Ultimatum tersebut disampaikan setelah massa menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat serta lingkungan di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Koordinator Umum Aksi, Josef Sihombing, menegaskan bahwa perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di Pelalawan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menunjukkan keterbukaan atas kewajiban yang melekat pada aktivitas usahanya. Ia meminta PT IIS Eko II tidak mengabaikan tuntutan masyarakat yang menginginkan kejelasan mengenai pengelolaan perusahaan dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
“Jangan sampai perusahaan menikmati keuntungan dari sumber daya alam Pelalawan, tetapi masyarakat harus turun ke jalan hanya untuk mempertanyakan kewajiban perusahaan.
Kami beri waktu 5×24 jam. Jika perusahaan merasa telah menjalankan seluruh kewajibannya, tunjukkan datanya, bukan sekadar menyampaikan pembelaan,” tegas Josef.
Koordinator Lapangan I, Saipul Anwar, menyoroti persoalan status HGU dan perlindungan lingkungan, khususnya pengelolaan DAS Sungai Kerinci.
Menurutnya, perusahaan harus memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai legalitas penguasaan lahan serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
“HGU bukan sertifikat kekuasaan mutlak atas tanah. Pasal 6 UUPA menegaskan setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Begitu juga persoalan DAS Sungai Kerinci, perusahaan harus mampu menunjukkan bukti pengelolaan lingkungan yang dapat diuji. Jangan berlindung di balik legalitas administratif apabila kewajiban substantif belum bisa dijelaskan kepada masyarakat,” ujar Saipul.
Sementara itu, Koordinator Lapangan II, Erlangga Putra, mempertanyakan sejauh mana kontribusi nyata PT IIS Eko II dalam mendukung pembangunan pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Ia menegaskan bahwa program CSR pendidikan harus diwujudkan melalui kegiatan konkret, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“CSR pendidikan bukan panggung seremonial untuk membangun citra perusahaan. Kami ingin mengetahui program, realisasi, dan penerima manfaatnya. Jangan sampai kekayaan alam Pelalawan terus menghasilkan keuntungan, sementara masa depan pendidikan masyarakat sekitar tidak menjadi perhatian serius perusahaan,” ungkap Erlangga.
Aktivis Nusantara Tunas Bangsa menegaskan, apabila ultimatum 5×24 jam tidak mendapat respons resmi disertai langkah konkret dari manajemen PT IIS Eko II, mereka akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar di kawasan perusahaan. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan transparansi serta memastikan tuntutan masyarakat tidak berhenti sebatas penyampaian aspirasi di jalanan.
Josef Sihombing kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan tuntutan tersebut hingga perusahaan memberikan penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika PT IIS memilih diam, kami akan kembali dengan konsolidasi massa yang lebih besar. Kami tidak datang untuk meminta belas kasihan perusahaan, tetapi menuntut kejelasan atas kewajiban yang melekat pada aktivitas usahanya. Jangan sampai transparansi baru dianggap penting setelah gelombang aksi semakin besar,” tutup Josef.
Bagi Aktivis Nusantara Tunas Bangsa, persoalan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan upaya memastikan kegiatan usaha berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka berharap PT IIS Eko II segera merespons tuntutan tersebut secara terbuka, sehingga persoalan HGU, pengelolaan DAS Sungai Kerinci, dan CSR pendidikan dapat diselesaikan melalui dialog yang transparan serta langkah nyata demi kepentingan masyarakat Pelalawan.****
