PEKANBARU,MediaKepriNews.Com, :—
Upaya memperkuat perlindungan ekosistem mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terus dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan dan Pelaporan Keuangan serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Swakelola Tipe IV Pemeliharaan Jangka Pertama (P1) Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) seluas 1.123 hektare di Provinsi Riau. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPIU M4CR Riau ini berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Ballroom Hotel The Zuri Pekanbaru.
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola program rehabilitasi dan pemeliharaan mangrove, khususnya terkait transparansi penggunaan anggaran, ketertiban administrasi, serta akuntabilitas pelaporan keuangan. Melalui skema swakelola tipe IV, pelaksanaan kegiatan juga melibatkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana di lapangan.
Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas kawasan mangrove yang dipelihara, tetapi juga dari kualitas pengelolaan, keberlanjutan ekosistem, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat pesisir.
Dalam kegiatan tersebut, pengarahan umum Kapolda Riau disampaikan melalui perwakilannya, Ipda On Ardillah, S.H., M.H., selaku PS. Panit II Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus. Materi yang disampaikan mengangkat tema “Sinergi Kamtibmas dan Kelestarian Alam: Perlindungan Ekosistem Mangrove demi Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Riau.” Pesan ini menekankan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mencegah potensi penyimpangan selama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove.
Sementara itu, pengarahan umum Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP., diwakili Kapoksahli Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI M. Yahya, S.A.P. Pengarahan tersebut mengusung tema “Geopolitik Pertahanan Maritim: Akselerasi Rehabilitasi Mangrove demi Menjaga Kedaulatan Batas Wilayah NKRI.” Materi ini menyoroti keterkaitan antara kelestarian kawasan pesisir, ketahanan lingkungan, dan kepentingan strategis wilayah maritim Indonesia.
Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam melindungi garis pantai, mengurangi dampak abrasi, serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.
Bimtek menghadirkan Brigjen TNI M. Yahya, S.A.P., dan Ipda On Ardillah, S.H., M.H., sebagai narasumber, dengan Darwin Sulong, selaku Ketua Tim Pengendali Dampak Lingkungan DLHK Riau, bertindak sebagai moderator. Hadir pula Manager PPIU M4CR Riau, M. Arif Fahrurozi, S.Pi., M.Si.; Pejabat Pembuat Komitmen 5 Proyek M4CR Kementerian Kehutanan, Sarjono Budi Subechi, S.E.; serta Data Analyst Specialist M4CR, Nurhasnih. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran kementerian, perangkat daerah, pengelola kehutanan, serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program M4CR di Provinsi Riau.
Unsur pemerintah dan teknis yang hadir antara lain perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri-Rokan, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kampar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Riau. Kepala KPH di lingkungan DLHK Riau, perwakilan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), pejabat pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran pembantu, serta pejabat pembuat komitmen wilayah juga turut mengikuti kegiatan.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi, pengawasan, dan keselarasan pelaksanaan program dari tingkat provinsi hingga lapangan.
Selain penguatan kapasitas melalui bimtek dan penandatanganan PKS Swakelola Tipe IV untuk kegiatan Pemeliharaan Jangka Pertama (P1), rangkaian acara juga diisi dengan penandatanganan fakta integritas dan penyerahan bibit mangrove. Fakta integritas menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjalankan program secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan.
Penyerahan bibit mangrove diharapkan mendukung keberlanjutan upaya rehabilitasi kawasan pesisir, sedangkan keterlibatan kelompok masyarakat menjadi unsur penting dalam pemeliharaan tanaman dan pengawasan kondisi mangrove setelah kegiatan dilaksanakan.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok pelaksana program.
Langkah ini menjadi bagian penting dari perhatian terhadap perlindungan sosial dan keselamatan kerja masyarakat yang terlibat dalam kegiatan lapangan. Sejumlah kelompok masyarakat yang hadir antara lain Kelompok Masyarakat Mangrove Hijau, Busung Sekati, Teluk Katung, Mangrove Tunas Baru, KMPL Teluk Nibung, dan Rimbun Sejahtera, bersama perwakilan desa-desa terkait. Melalui penguatan tata kelola keuangan, kerja sama lintas sektor, perlindungan tenaga kerja, dan pemeliharaan mangrove seluas 1.123 hektare, Program M4CR di Provinsi Riau diharapkan mampu mendorong ekosistem pesisir yang lebih lestari sekaligus memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.****
