PEKANBARU,MediaKepriNews.Com,:— Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (Badko HMI MPO) Sumatera Bagian Tengah menyambut gagasan Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam Nataprawira, mengenai evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur capaian pembangunan sekaligus memastikan arah kebijakan nasional tetap sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Ketua Badko HMI MPO Sumbagteng, Givo Vrabora, menegaskan bahwa produktivitas, kapasitas intelektual, dan kolaborasi generasi muda merupakan faktor penting dalam menghadapi bonus demografi. Menurutnya, mahasiswa dan kader HMI harus meninggalkan konflik yang tidak produktif, memperkuat kualitas diri, serta mengambil peran nyata dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.
“Bonus demografi harus menjadi kekuatan bangsa, bukan sekadar angka statistik. Generasi muda harus produktif, mampu berkolaborasi, dan mengambil peran dalam menjawab persoalan bangsa,” tegas Givo.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi objektif terhadap sejumlah program strategis pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Givo, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau luasnya pelaksanaan, tetapi juga harus dilihat dari ketepatan sasaran, efektivitas implementasi, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Program yang baik harus didukung, tetapi pelaksanaannya tetap harus dievaluasi. Dukungan bukan berarti menutup mata terhadap persoalan. Kita ingin kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Sebagai badan koordinasi yang menaungi wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, Badko HMI MPO Sumbagteng mendorong kader di berbagai daerah untuk aktif mengawal kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengawasan tersebut perlu dilakukan melalui kajian kritis, riset berbasis data, dialog konstruktif, serta rekomendasi yang mampu menjadi masukan bagi pengambil kebijakan.
Givo menegaskan, Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi muda yang kritis, mandiri, dan berintegritas. Karena itu, HMI MPO berkomitmen menjaga independensi organisasi, memperkuat fungsi kontrol sosial, serta mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat sembari memberikan kritik terhadap program yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, evaluasi pemerintahan tidak sekadar menjadi wacana politik, tetapi menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.****
