Dampak Pencabutan Izin PT RAPP, 41 Ribu Pekerja dan 300 Ribu Lapangan Kerja Jadi Perhatian

PELALAWAN,MediaKepriNes.Com,:– PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) akhirnya menyampaikan tanggapan resmi menyusul keputusan Pemerintah Republik Indonesia mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Menanggapi kebijakan tersebut, perusahaan menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus menjalin komunikasi konstruktif dengan otoritas terkait.

Pernyataan resmi yang disampaikan Humas PT RAPP, Budi Firmansyah, Jumat (20/11/2026), menyebutkan bahwa hingga saat ini perusahaan baru menerima informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan melalui pemberitaan media. PT RAPP mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi beserta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Perusahaan menyatakan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah menerima informasi resmi tersebut.

Di tengah perkembangan tersebut, PT RAPP menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan. PT RAPP bersama Grup APRIL mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok barang dan jasa. Bahkan, berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas perusahaan diperkirakan turut mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga menyoroti hubungan panjang keberadaannya dengan Kabupaten Pelalawan, khususnya Pangkalan Kerinci. Dalam pernyataannya, PT RAPP menyebut telah menjadi bagian dari pembangunan Riau selama lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci yang pada 1993 hanya memiliki sekitar 200 penduduk disebut berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa saat ini. Perusahaan memperkirakan sekitar 20 persen penduduk memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasionalnya.

Dari sisi ekonomi daerah, PT RAPP menyampaikan bahwa sepanjang 2016 hingga 2025, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau mencapai lebih dari Rp350 triliun. Selain itu, dalam sepuluh tahun terakhir perusahaan mengaku telah menginvestasikan sekitar Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten. Program tersebut antara lain mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta bantuan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Tidak hanya menyoroti kontribusi ekonomi, PT RAPP juga menjelaskan peran industri kehutanan dalam rantai perdagangan internasional. Bersama Grup APRIL, perusahaan menghasilkan produk bernilai tambah berbasis serat yang dibudidayakan di Indonesia dan dipasarkan ke lebih dari 100 negara. Dalam pernyataannya, lebih dari 85 persen produksi perusahaan disebut diekspor sehingga memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa Indonesia.

Terkait lingkungan, PT RAPP menegaskan bahwa pengelolaan hutan secara bertanggung jawab merupakan bagian penting dari kegiatan operasionalnya. Perusahaan menyatakan turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau sebagai dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030. Selain itu, melalui Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) sejak 2014, perusahaan mengklaim telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa dan membantu menurunkan luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di komunitas peserta program.

Menutup pernyataan resminya, PT RAPP menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Provinsi Riau, karyawan, masyarakat, serta seluruh mitra usaha. Perusahaan juga menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya serta berupaya meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat perkembangan kebijakan tersebut. Sementara itu, publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah dan langkah berikutnya terkait pelaksanaan keputusan pencabutan izin konsesi kehutanan PT RAPP.****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses