PELALAWAN,MediaKepriNews.Com,– Gerakan Masyarakat Pelalawan Peduli Keadilan (GMPPK) menggelar aksi Mimbar Bebas di trotoar depan Gedung Pustaka Pelalawan, Jl. Lintas Timur, pada Kamis, 13 November 2025 pukul 10.45 hingga 11.30 WIB. Aksi yang diikuti sekitar 20 orang peserta ini dipimpin oleh Koordinator Umum Zuenfri Sabara (Wewen) dan Koordinator Lapangan Ahmad Syukur Sukaria.
Aksi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait pemberitaan di media sosial mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap mantan Gubernur Riau Abdul Wahid, yang dinilai oleh peserta aksi sebagai penuh rekayasa dan tidak berimbang.
Dalam orasinya, Eko, simpatisan pendukung Abdul Wahid, menyebut bahwa KPK telah membangun opini publik yang menyesatkan dan tidak sesuai fakta.
“Kami tidak menolak OTT KPK, tapi kami menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Jangan hukum dijalankan secara semena-mena hingga mencederai kepercayaan rakyat. OTT jangan jadi operasi tipu-tipu yang dijadikan alat politik,” seru Eko dalam orasinya.
Eko juga menegaskan bahwa dalil pemerasan bukan ranah KPK, melainkan kewenangan kepolisian. Ia berharap aksi ini menjadi pemicu bagi gerakan-gerakan serupa di berbagai daerah.
Dalam pernyataannya, massa GMPPK menyampaikan lima tuntutan utama:
a. KPK dinilai unprosedural dalam penetapan tersangka.
b. Menolak politisasi KPK.
c. Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat dan pejabat Riau.
d. Bersihkan KPK dari oknum yang tidak kompeten dan merugikan lembaga.
e. Segera bebaskan Gubernur Riau Abdul Wahid.
“Framing yang dibuat KPK sangat merugikan masyarakat Riau. Kami menghargai proses hukum, tapi jangan biarkan Riau dikacaukan. Gubernur yang lantang membangun Riau malah dikasuskan,” lanjut Eko disambut teriakan dukungan dari massa.
Sementara itu, Ustad Jamal dalam orasinya mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan kedamaian.
“Semoga di bumi Melayu ini keadilan bisa benar-benar ditegakkan. Mari doakan agar para pemimpin kita menjadi pejabat yang amanah. Jangan mudah terprovokasi atau diadu domba,” pesan Ustad Jamal menyejukkan suasana aksi.
Dukungan juga datang dari kalangan media. Novri Hendra, wartawan Mata Andalas, menyampaikan keprihatinannya atas cara kerja KPK yang dinilai dapat mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Kita tidak ingin kepemimpinan Presiden Prabowo tercoreng oleh kinerja KPK yang dinilai tidak profesional. OTT ini terkesan dipaksakan. Kami minta Presiden Prabowo mengevaluasi KPK agar tidak menjadi alat politik untuk membungkam pihak tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat Riau akan terus mengawal kasus ini dan berharap Abdul Wahid dapat kembali pulang ke Riau dengan nama baik yang bersih.
Dari kalangan mahasiswa, Pandu, perwakilan mahasiswa yang ikut berorasi, menilai ada banyak kejanggalan dalam proses OTT yang dilakukan terhadap Abdul Wahid.
“Rakyat Riau baru ingin sejahtera, tapi keadilan seolah jauh dari harapan. Kami percaya Gubernur tidak bersalah dan layak dibebaskan,” ungkap Pandu.
Aksi yang berlangsung damai itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian untuk memastikan situasi tetap kondusif. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 11.30 WIB, setelah menyampaikan aspirasi dan menyatakan akan terus memperjuangkan keadilan bagi mantan Gubernur Riau tersebut.****
