PELALAWAN,MediaKepriNes.Com,:— Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau menuai perhatian dan memunculkan sejumlah pertanyaan kritis dari masyarakat. Aktivis Pelalawan, Josef Sihombing, mendesak pemerintah membuka secara transparan tujuan, dasar evaluasi, serta skema pengelolaan kawasan setelah izin perusahaan dicabut melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Menurutnya, kebijakan besar tersebut tidak boleh berhenti pada pengambilalihan penguasaan kawasan, tetapi harus memberikan kepastian perlindungan lingkungan sekaligus menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Josef menilai masyarakat Pelalawan dan Riau berhak mengetahui secara terbuka apa yang sebenarnya menjadi latar belakang pencabutan izin tersebut, termasuk hasil pemeriksaan, peta kawasan, bentuk pelanggaran yang ditemukan, serta rencana pemerintah terhadap pengelolaan 338.536 hektare kawasan itu. Berdasarkan informasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menjadi perhatian dalam persoalan tersebut, terdapat sejumlah temuan, di antaranya dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare. Temuan tersebut, menurutnya, harus ditindaklanjuti secara transparan melalui penegakan hukum dan pemulihan lingkungan.
Namun, di balik persoalan penertiban kawasan hutan, Josef mengingatkan adanya dampak ekonomi yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Keberadaan PT RAPP selama ini berkaitan dengan mata pencaharian ribuan pekerja, kontraktor lokal, pelaku UMKM, pemasok barang dan jasa, serta masyarakat yang terhubung dengan rantai industri kehutanan. Ia mempertanyakan bagaimana jaminan keberlanjutan pekerjaan, pendapatan tenaga kerja, dan kelangsungan usaha masyarakat setelah pencabutan izin.
Menurutnya, rencana pelibatan BUMN dan BUMD dalam pengelolaan lanjutan harus disertai mekanisme yang jelas, terukur, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terdampak.
Selain jaminan ekonomi, Josef juga mendesak pemerintah memastikan pencabutan izin benar-benar menjadi momentum pemulihan lingkungan. Perlindungan ekosistem gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemulihan daerah aliran sungai, perlindungan kawasan lindung, serta penyelamatan habitat satwa, termasuk gajah Sumatera di sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, harus menjadi prioritas. Ia mengingatkan agar pengambilalihan kawasan oleh negara tidak sekadar mengganti pihak pengelola, tetapi juga menyelesaikan persoalan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Josef juga menegaskan masyarakat Pelalawan tidak boleh hanya menjadi penonton dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya sendiri. Ia meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar pengelolaan kawasan pascapencabutan izin tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara atau pengelola, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Atas dasar itu, Josef menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, yakni membuka dokumen dan hasil evaluasi pencabutan PBPH PT RAPP, menjelaskan skema pengelolaan kawasan seluas 338.536 hektare, memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja dan kontraktor lokal, memastikan pemulihan lingkungan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta menjamin manfaat ekonomi bagi daerah. Ia menegaskan tuntutan tersebut bukan bentuk pembelaan terhadap kepentingan korporasi maupun penolakan terhadap kebijakan penertiban kawasan hutan, melainkan dorongan agar kebijakan negara dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai atas nama penyelamatan lingkungan, masyarakat kehilangan sumber penghidupan tanpa adanya solusi ekonomi yang jelas. Sebaliknya, jangan pula atas nama pertumbuhan ekonomi, kerusakan lingkungan terus dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,” tegas Josef. Ia berharap pencabutan izin PT RAPP menjadi momentum pembenahan tata kelola kehutanan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pelalawan.
Menurutnya, pemerintah harus membuktikan hasil nyata dari kebijakan tersebut, bukan sekadar menyampaikan janji. Hutan harus dilindungi, ekonomi masyarakat harus dijamin, dan keadilan harus ditegakkan.****







